Tiap Gampong di Bireuen Diharap Minimal Bangun dan Rehab Satu Rumah tak Layak Huni, Plot dalam APBG

Poin lainnya, kata Aulia Sofyan, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, juga berharap satu kemukiman atau gampong harus ada produk unggulan, seperti keripik pisang, pisang goreng, bandrek, jeruk bali, sawit, garam di pinggir laut, serta produk unggulan lainnya
Seluruh keuchik, imum mukim, camat, kepala SKPK, dan unsur Forkopimda, Senin (19/12/2022) apel gabungan di Kantor Bupati Bireuen
Seluruh keuchik, imum mukim, camat, kepala SKPK, dan unsur Forkopimda, Senin (19/12/2022) apel gabungan di Kantor Bupati Bireuen

BIREUENSATU.ID – Penjabat atau Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan PhD, meminta aparatur gampong memplot dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Gampong atau APBG untuk pembangunan dan rehab rumah duafa tak layak huni di gampong masing-masing.

Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan, menyampaikan hal ini dalam apel gabungan dengan seluruh keuchik se-Kabupaten Bireuen berjumlah 609 orang, 75 imum mukim, 17 camat, kepala dinas dan unsur Forkopimda Bireuen di Kantor Bupati Bireuen, Senin (19/12/022).

“Harapan kita, nanti setiap gampong minimal dapat membangun satu rumah layak huni bagi duafa, juga rumah direhab, keuchik, tuha peut dan perangkat kita harapkan agar dapat memasukkan anggaran untuk kebutuhan ini dalam APBG masing-masing,” pesan Pj Bupati.

Begitu juga untuk kebutuhan perbaikan jalan dan saluran air di gampong serta kebutuhan anggaran untuk berbagai macam kegiatan lain, kata Bupati juga harus dianggarkan untuk tahun anggaran 2023 nanti.

Poin lainnya, kata Aulia Sofyan, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, juga berharap satu kemukiman atau gampong harus ada produk unggulan, seperti keripik pisang, pisang goreng, bandrek, jeruk bali, sawit, garam di pinggir laut, serta produk unggulan lainnya.

“Ini bisa menampung tenaga kerja dan dapat menghidupkan UMKM,” ujar Pj Bupati Bireuen.

Sebelumnya, di awal sambutannya, Aulia Sofyan, mengawali dengan harapan presiden, khususnya untuk Provinsi Aceh agar ke depan peran imum mukim difungsikan kembali.

Hal ini katanya juga sudah beberapa kali diingatkan oleh Pj Gubernur Aceh.

Kemudian, katanya, memasuki tahun 2023, Pemkab juga kan merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggunaan Dana Desa, sehingga Pemerintah Gampong dapat segera menyusun APBG.

Di dalam penyusunan APBG, kata Pj Gubernur ada beberapa hal menjadi penekanan dari Presiden RI dan Plt Gubernur Aceh, salah satunya tentang penanganan kemiskinan ekstrem dalam rangka pengentasan kemiskinan yang harus jadi prioritas pertama.